KaranganyarSurakarta

Terganggu Limbah, Warga Tuntut Kandang Unggas Ditutup

KARANGANYAR,  – Merasa terganggu limbah PT Sempulur Unggas Raya, warga Rt 03 dan 02 Rw IV Desa Ngunut, Jumantono menuntut tempat peternakan unggas itu ditutup. Puluhan warga menyampaikannya melalui orasi dan pemasangan spanduk kecaman di depan pintu masuk kompleks kandang itu, Rabu (21/11/2018).

“Tuntutannya tutup saja. Enggak lain-lain. Soalnya, mengganggu pernapasan. Aroma busuk. Kasihan keluarga dan anak-anak kami. Apalagi, lalatnya beterbangan sampai ke rumah-rumah. Lalat itu membawa penyakit,” kata seorang pengunjuk rasa asal Rt 03, Sukarni (30) kepada wartawan.

Puluhan kepala rumah tangga dari dua Rt bertahan di depan pintu masuk kompleks kandang. Di sana, mereka membentangkan tulisan protes di lembaran spanduk dan poster, diantaranya ‘Satu Kata Warga Peternakan Ayam Harus Tutup dan Perhatikan Masa Depan Anak’. Sukarni mengatakan aroma tak sedap memang tak selalu tercium. Namun, sangat mengganggu saat itu tertiup angin ke lingkungannya.

Tentang hak warga yang dikemplang pemilik usaha kandang disampaikan warga Rt 03 lainnya, Suyanto. Usai berorasi, ia menyampaikan rasa kecewa tak dilibatkan pengajuan izin gangguan (HO). Setahu dirinya, izin HO lima tahunan habis pada 1 Oktober 2018. Ternyata, muncul aturan anyar izin HO tiga tahunan. Belakangan diketahui, izin itu sudah terbit pada 5 Oktober 2016.

“Kami merasa tidak dilibatkan. Enggak tahu sama sekali ada aturan baru itu. Perusahaan hanya berkomunikasi ke Forkopimcam. Setelah ketahuan, mediasi digelar. Tapi percuma karena tidak ada titik temu. Tuntutannya satu. Tutup!” katanya.

Ia tak menampik warga dan lingkungannya mendapat kompensasi dari PT Sempulur Unggas Raya terkait izin HO lima tahun lalu. Selain itu, pemilik kandang unggas menyerap tenaga kerja lokal dengan porsi maksimal.

“Dulu ketika memproses HO, perusahaan komitmen dengan tenaga kerja warga setempat serta kompensasi lainnya,” katanya.

Perwakilan HRD PT Sempulur Unggas Raya, Pramudo meminta operasional perusahaannya berlangsung sampai izin HO habis pada Oktober 2019. Ia tak mau usahanya mandek gara-gara aksi sepihak. Menurutnya, pemberian kompensasi ke warga lebih dari cukup.

“Kita beri kontribusi ke lingkungan tiap bulan. Berupa bantuan pembangunan fasilitas umum. Tiap lima tahun, warga minta itu dan kami sanggupi. Hanya saja, kini ketentuan pengajuan HO periodik sudah dihapus,” katanya.

Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas lingkungan Hidup (DLH) Suyono berjanji memeriksa pengelolaan IPAL kandang unggas. Termasuk kemungkinan limbah mencemari areal pertanian.

“Di Jumantono ini, sebagian diperuntukkan zona peternakan. Beberapa hari ke depan akan dicek secara menyeluruh. Tak hanya dari warga, namun juga ke kandang dan sistem pembuangan limbahnya,” katanya.

Show More

Retno Wulandari

administrator di situs jateng.info dan juga sebagai founder Pratama Digital Network

Tinggalkan Balasan

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: